Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 (10/02/2025)
Selasa, 10 Februari 2026 | Bertempat di Balairung Mahkamah Agung Republik Indonesia telah dilaksanakan kegiatan Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025. Kegiatan yang dibuka secara langsung oleh YM. Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. berjalan dan penuh khidmat.
Dalam pembinaannya, Ketua MA mengingatkan bahwa peningkatan kesejahteraan hakim harus dibarengi dengan tanggung jawab moral dan profesionalisme. Ia menekankan setiap putusan hakim harus lahir dari kejernihan nurani, ketundukan pada hukum, dan tanggung jawab kepada keadilan itu sendiri. “Dalam menjalankan tugas sebagai hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, tidak boleh ada ruang, sekecil apapun, bagi kepentingan pribadi, imbalan materiil, atau pertimbangan di luar hukum dan keadilan,” tegas Ketua MA. Prof. Sunarto juga mengingatkan bahwa alasan kebutuhan tidak lagi dapat dijadikan pembenaran atas perilaku menyimpang di tubuh peradilan. Menurutnya, jika tetap ada tindakan transaksional yang dilakukan oleh hakim merupakan sifat serakah dari dirinya sendiri. “Dan jika hal itu tetap terjadi, maka dapat dipastikan hal tersebut adalah bentuk keserakahan,” tambahnya. Lebih jauh, Ketua MA mengajak seluruh pimpinan pengadilan untuk bercermin pada berbagai hasil survei integritas dan kepercayaan publik. Dalam paparannya, ia menjelaskan sejumlah survei telah menunjukkan tren positif. Seperti Indeks Integritas Hakim yang dirilis Komisi Yudisial dengan nilai 8,05 dengan kategori baik pada tahun 2025.
Ketua Pengadilan Agama Merauke Suparlan, S.HI., M.H. hadir memenuhi undangan dalam kegiatan Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Balairung Jakarta. Acara ditutup dengan kegiatan ramah tamah oleh Pimpinan Mahkamah Agung dan peserta kegiatan dari seluruh Indonesia yang terdiri dari Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Para Hakim Agung, Pejabat Eselon I, II, III di lingkup Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di seluruh Indonesia.
