Pengadaan Barang dan Jasa
INFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA
-
PEDOMAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah
3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Katalog Elektronik Dan E-Purchasing
-
Untuk Tahun 2023 Pengadilan Agama Merauke tidak mendapatkan belanja modal
RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN 2022
NO |
KEGIATAN |
HPS |
MEKANISME PENGADAAN |
1 |
Pengadaan Printer |
Rp. 10.000.000,- |
Penunjukan Langsung |
2 |
Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran |
Rp. 124.000.000,- |
Penunjukan Langsung |
-
RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN 2021
NO |
KEGIATAN |
HPS |
MEKANISME PENGADAAN |
1 |
Pengadaan PC |
Rp. 37.500.000,- |
Penunjukan Langsung |
-
MEKANISME PENGADAAN
Penunjukan Langsung
Pengadaan Langsung
Swakelola Tipe 1
-
RENCANA UMUM PENGADAAN TAHUN 2020
NO |
KEGIATAN |
HPS |
MEKANISME PENGADAAN |
1 |
Pengadaan Laptop |
Rp. 20.000.000,- |
Penunjukan Langsung |
-
MEKANISME KEBERATAN DAN PENGADUAN
1 |
Kepada peserta lelang yang berkeberatan atas penetapan pemenang lelang diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang lelang. |
|
2 |
Sanggahan disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan disampaikan sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal. Sanggahan yang disampaikan kepada bukan pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti. |
|
3 |
Sanggahan wajib diajukan oleh peserta lelang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan peserta lelang lain apabila telah terjadi penyimpangan prosedur yang merugikan negara dan/atau masyarakat dirugikan, meliputi: |
|
a. |
Panitia/pejabat pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan/atau |
|
b. |
Pelaksanaan pelelangan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; dan/atau |
|
c. |
Terjadi praktek KKN di antara peserta lelang dan/atau dengan anggota panitia/pejabat pengadaan/ pejabat yang berwenang; dan/atau |
|
d. |
Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan pelelangan tidak adil, tidak transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat. |
|
4. |
Panitia/pejabat pengadaan sepenuhnya bertanggung jawab atas seluruh proses pelelangan dan hasil evaluasi yang dilakukan. Panitia/pejabat pengadaan wajib menyampaikan bahan-bahan, yang berkaitan dengan sanggahan peserta lelang yang bersangkutan baik secara tertulis maupun lisan kepada pejabat yang berwenang memberikan jawaban atas sanggahan tersebut. |
|
5 |
Pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang memberikan jawaban tertulis selambatlambatnya dalam 5 (lima) hari kerja atas sanggahan tersebut secara proporsional sesuai dengan masalahnya dengan ketentuan sebagai berikut : |
|
a |
Apabila pelaksanaan evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa karena kesalahan atau kelalaian panitia/pejabat pengadaan, maka pejabat yang berwenang memerintahkan panitia/pejabat pengadaan melakukan evaluasi ulang; |
|
b |
Apabila terbukti terjadi KKN antara pejabat yang berwenang, anggota panitia/pejabat pengadaan dengan peserta lelang tertentu yang merugikan peserta lainnya, maka diambil tindakan dengan memberhentikan pejabat/anggota panitia/pejabat pengadaan dari jabatannya dan menggugurkan penawaran peserta yang terlibat KKN tersebut. Kemudian pejabat yang berwenang mengganti panitia/ pejabat pengadaan dengan pejabat lain untuk melakukan evaluasi ulang; |
|
c |
Peserta lelang yang terlibat KKN dan rekayasa sebagaimana pada butir 3).c) dan butir 3).d) dikenakan sanksi berupa pencairan jaminan penawaran dan dilarang untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah selama 1 (satu) tahun; |
|
d |
Apabila pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, maka dilakukan pelelangan ulang dimulai dari pengumuman kembali oleh panitia/pejabat pengadaan yang baru. |
|
6 |
Apabila peserta lelang yang menyanggah tidak dapat menerima jawaban atas sanggahan dari pengguna barang/jasa, maka peserta lelang tersebut dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Panglima TNI/ Kapolri/Kepala LPND/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/ Pimpinan BHMN/Direktur Utama BUMN/BUMD, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya jawaban sanggahan tersebut. Sedangkan proses pengadaan dapat dilanjutkan tanpa harus menunggu hasil keputusan tersebut. |
-
JADWAL PELELANGAN TAHUN ANGGARAN 2022
No. |
PAKET PEKERJAAN |
ANGGARAN |
DOKUMEN |
KETERANGAN |
1 |
Tidak ada paket kegiatan yang dilelang |
- |
- |
Januari |
2 |
Tidak ada paket kegiatan yang dilelang |
- |
- |
Pebruari |
3 |
Tidak ada paket kegiatan yang dilelang |
- |
- |
Maret |
4 |
Tidak ada paket kegiatan yang dilelang |
- |
- |
April |
5 |
Tidak ada paket kegiatan yang dilelang |
- |
- |
Mei |
6 |
Tidak ada paket kegiatan yang dilelang |
- |
- |
Juni |
7 |
Tidak ada paket kegiatan yang dilelang |
- |
- |
Juli |
8 |
Tidak ada paket kegiatan yang dilelang |
- |
- |
Agustus |
9 |
Tidak ada paket kegiatan yang dilelang |
- |
- |
September |
10 |
Tidak ada paket kegiatan yang dilelang |
- |
- |
Oktober |
11 |
Tidak ada paket kegiatan yang dilelang |
- |
- |
Nopember |
12 |
Tidak ada paket kegiatan yang dilelang |
- |
- |
Desember |
-
KONTAK PENGAJUAN PBJ
Nama : Saiful Mujib, S.H.
NIP : 19731012 200604 1 004
Alamat : Jalan TMP Trikora 96 Merauke - Papua
Telp. (0971) 321592 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.